Komisi VI Dorong Kementerian BUMN Lanjutkan Berbagai Agenda Strategis di Tahun 2024

04-12-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat tersebut dibahas evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN Tahun 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN Tahun 2024. di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023). Foto : Oji/Man

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pada masa sidang terakhir DPR RI Tahun 2023, Komisi VI DPR RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat tersebut dibahas evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN Tahun 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN Tahun 2024.


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan beberapa catatan yang diberikan Komisi VI kepada Kementerian BUMN diantaranya adalah Komisi VI meminta Kementerian BUMN agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Komisi VI pun mendorong Kementerian BUMN untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).


"(Penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain penugasan Jalan Tol Trans Sumatera, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan pelabuhan," ujar Aria Bima saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).


Selanjutnya, guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai, Kementerian BUMN diminta untuk melakukan penajaman fokus bisnis BUMN. Penajaman fokus bisnis diantaranya dapat dilakukan pada BUMN Pangan dan IBC (Indonesia Battery Corporation).


Terhadap agenda holdingisasi BUMN, Komisi VI mendorong Kementerian BUMN untuk menyelesaikan agenda holdingisasi untuk memperkuat kapasitas keuangan competitive advantage BUMN. "(Holdingisasi BUMN) diantaranya pada BUMN Aviasi, konsolidasi bisnis Data Center Telkom dan Danareksa," lanjut Aria Bima.


Terakhir, Komisi VI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dari bahan mentah, diantaranya melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...